Tanggapan MA atas Permintaan Intervensi IM57 terhadap Putusan Hakim Praperadilan Eddy Hiariej.

Uncategorized151 Dilihat

Perusahaan Tempo.CO, Jakarta – Juru Bicara MA Suharto terbuka bicara tanpa memikirkan Presiden IM57+ Institut Mochamad Praswad Nugraha diminta MA dan Mahkamah Agung (KY) sedang mengkaji putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan Eddy Hiariej. Suharto mengatakan, Asannnibea Kunini adalah kartu yang digunakan dalam pekerjaan dakwah.

Biarkan pengadilan di bawah Mahkamah Agung independen, kata Soeharto saat dikonfirmasi Tempo melalui pesan singkat, Rabu, 31 Januari 2024.

Alasan lainnya adalah Mahkamah Agung tidak diperbolehkan berkomentar atau menanggapi putusan pra-putusan Eddy Hiariej, menurut Suharto, agar tidak mempengaruhi independensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengambil keputusan. “Karena pengawasan terhadap hakim dilakukan, jangan sampai mempengaruhi independensinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha meminta Mahkamah Kehakiman (KY) dan Mahkamah Agung mengkaji ulang putusan hakim yang mengabulkan sidang perdana Eddy Hiariej. Sebab, hakim seharusnya mengetahui proses penyidikan dan penyidikan berdasarkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan segala detailnya, ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 31 Januari 2024.

Periklanan

Praswad mengatakan, putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguatkan permohonan praperadilan mantan Wakil Komisioner Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej yang akrab disapa Eddy Hiariej atas penetapannya sebagai tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). . , merupakan peringatan bagi instansi yang menangani korupsi. Menurut dia, keputusan tersebut menjadi bukti nyata bahwa KPK dengan segala keistimewaannya akan selalu berhati-hati dalam menangani tersangka.

“Menjadi persoalan ketika hakim dan perhatiannya menolak pengumpulan bukti-bukti pertama dan penyidikan di tingkat penyidikan,” ujarnya.

Pilihan Redaksi: Sidang Eddy Hiariej Hingga Bebas dari Status Tersangka KPK.



Quoted From Many Source

Baca Juga  Reaksi PPP terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi adalah menghapus ambang batas parlemen sebesar 4 persen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *