Tahun ini Kementerian Keuangan menerbitkan 2.821 pinjaman kepada debitur

Uncategorized72 Dilihat

Perusahaan Tempo.CO, Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat jumlah Berkas Perkara Piutang Negara (BKPN) yang diproses melalui program bantuan tersebut. utang (peristiwa kecelakaan) meningkat pada tahun ini. Kepala Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Menteri KeuanganEncep Sudarwan mengatakan, sebanyak 2.821 BKPN telah berhasil diselesaikan melalui program ini hingga 18 Desember 2023.

“Penyelesaian BKPN menyebabkan keruntuhannya jelas Pendapatan negara sebesar Rp159,16 miliar, kata Encep dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJKN, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023.

Menurut Encep, jumlah tersebut terbilang kecil namun sudah membantu banyak orang. “Ribuan masyarakat lapisan bawah sedang berjuang untuk biaya rumah sakit, atau bagi pelajar, ini sangat membantu. Jadi, walaupun tidak besar, tapi banyak,” ujarnya.

Encep menjelaskan, jumlah pembayaran penuh BKPN meningkat dari 1.491 pada tahun 2021 menjadi 2.328 pada tahun 2022. Target pelunasan tahun ini mencapai 1.600 kasus.

Rinciannya, pungutan BKPN tahun ini dari berbagai kalangan, antara lain biaya pendidikan BKPN 6, biaya BKPN dari pasien rumah sakit, biaya BKPN 766 dari peminjam maksimal Rp8 juta, dan 695 BKPN lainnya.

Periklanan

Untuk tahun depan, Encep mengatakan program tersebut akan terus berlanjut. “Kita cari tahun depan, berharap bisa lebih meningkat lagi. Kalau bisa digandakan K/L (Kementerian/Lembaga) dan Pemda,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Hukum dan Humas DJKN Tedy Syandriadi mengatakan, program darurat ini sangat membantu masyarakat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pasien rumah sakit. “Ini sangat menarik karena program ini menawarkan kekhawatiran Katanya, “dan masyarakat kelas bawah memperbaiki pendapatannya di negara,” ujarnya.

Persyaratan untuk implementasi peristiwa kecelakaan adalah Undang-Undang Perpajakan dan Anggaran Negara (APBN) Tahun 2023. Berdasarkan undang-undang ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk melunasi utang-utang pada Kantor Pemerintah Pusat/Daerah yang dikelola/dikelola oleh Badan Pendapatan Negara/Direktorat Jenderal. Kekayaan Negara sebesar Rp. 2 miliar, termasuk namun tidak terbatas pada restrukturisasi dan subsidi hingga 100 persen.

Baca Juga  Ada sosok manusia bak banteng merah dengan moncong putih dalam upacara Ganjar-Mahfud.

Pilihan Editor: Pengikut Sri Mulyani Sebut Utang RI Meningkat Rp 600 Triliun di 2024



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *