Seorang pengamat menyebut Jokowi sangat durhaka dan kejam

Uncategorized191 Dilihat

Perusahaan Tempo.CO, JakartaPengamat politik di Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas pernyataannya bahwa presiden yang menjabat bebas mendukung dan berkampanye untuk presiden mana pun. Ubedilah menilai presiden melanggar hukum di depan umum.

Pernyataan tersebut jelas melanggar hukum, kata Ubedilah dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 24 Januari.

Dia menjelaskan, UU Pemilu menekankan pentingnya presiden tidak bersikap netral. Pasal 48 ayat (1b) UU Pemilu menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Umum (KPU) akan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden pada seluruh tahapan proses pemilu dan tugas-tugas lainnya.

“Ini menunjukkan presiden tidak terlibat dalam pemilu, sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemilu,” kata Ubedilah.

Pasal 22 (1-2) menyebutkan Presiden berhak membentuk kelompok yang memutuskan anggota KPU yang akan ditempatkan di DPR. Ia menambahkan, “Adalah tugas presiden untuk tetap netral dalam seluruh proses pemilu.”

Komentar Jokowi belakangan ini, menurutnya, sangat serius. Jika presiden tidak netral sejak KPU dibentuk, maka seluruh anggota KPU bisa menjadi presiden. “Itulah cara untuk mencurangi sistem. Pada titik ini, presiden harus netral.”

Selain itu, ia menegaskan bahwa presiden tidak hanya sekedar jabatan politik, namun menurut UUD 1945, ia menjabat sebagai kepala pemerintahan dalam negara dan bertanggung jawab terhadap jutaan aparat penegak hukum, tentara kulit hitam, TNI, dan pegawai negeri sipil ( ASN).

“Jika presiden tidak netral, maka akan ada masalah berikutnya,” tambah pengamat tersebut. “Bisa saja melanggar Undang-Undang Tahun 1945.”

Ia melanjutkan, pencampuran jabatan politik, presiden, dan kepala negara, tidak tepat dan dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan sesuai pasal 17 ayat (2b) UU Administrasi.

“Presiden Jokowi telah melanggar hukum sepenuhnya,” pungkas Ubedilah.

Baca Juga  Sanksi terhadap Budiman diumumkan Senin

IKHSAN RELIBUN

Pilihan Editor: Jokowi: Mahfud Md berhak mundur dari Kabinet

klik disini mendapatkan update terkini dari Tempo dan Google News



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *