Reaksi PPP terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi adalah menghapus ambang batas parlemen sebesar 4 persen

Uncategorized131 Dilihat

Perusahaan Tempo.CO, JakartaKetua Dewan Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menerima keputusan Mahkamah Konstitusi MK yang menghapus ketentuan DPR atau Gedung Parlemen hingga 4 persen dari suara nasional yang sah.

Menurut pria kondang Romy itu, putusan MK merupakan kemenangan pemerintahan rakyat karena setiap suara pemilih diubah menjadi kursi anggota DPR.

“Ini benar-benar inti dari proses pemilu yang berkeadilan, yaitu tidak ada suara yang hilang,” kata Romy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.

Romy berharap keputusan tersebut dapat dilaksanakan kedepannya, yakni dimulai dari hari ini ketika sudah diputuskan. Sebab, saat diputuskan, perhitungan pembagian seperti yang disebutkan di DPR belum dimulai.

Ia juga meminta KPU bekerja sama dengan PTUN untuk segera melakukan perubahan terhadap UUD KPU. Ini juga menerima keputusan untuk menghapuskan sistem parlementer.

“Kenapa? Perubahan syarat usia presiden dan wakil presiden bisa ikut pemilu 2024, tapi penghapusan ambang batas parlemen pada pemilu 2029,” kata Romy.

Keputusan Mahkamah Konstitusi

Dalam sidang yang digelar Kamis, 29 Februari, Mahkamah Konstitusi memberikan sebagian sidang Tulisem untuk meninjau kembali perkara parlemen memberikan 4 persen suara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di Sidang Pleno MK.

Mahkamah Konstitusi memutuskan ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan layak diterapkan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang terjadi perubahan. jangan lakukan itu di depan pintu parlemen dengan dipandu oleh hal-hal spesifik.

Dalam hal ini, Eludem menggugat klausul “partai politik peserta pemilu harus mampu memperoleh suara sekurang-kurangnya empat persen dari jumlah suara sah di negara tersebut untuk diikutsertakan dalam penentuan” untuk menentukan ketersediaan kursi bagi anggota. DPR”.

Baca Juga  Polda tangkap mantan anggota DPRD Sumut terkait gas oplosan LPG 3 kg



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *