Proyek Sengketa Nasional Bancakan – Kolom Tempo.co

Uncategorized429 Dilihat

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) terhadap dana Proyek Nasional (PSN) yang diragukan bukanlah hal yang mengejutkan. Sejak awal, agenda politik dan non-politik pemerintahan Presiden Joko Widodo penuh permasalahan. Lembaga antikorupsi dan Kejaksaan Agung mengusut beberapa proyek karena mendapat tentangan dari berbagai organisasi.

Saat menyampaikan perkiraan kinerja perusahaannya tahun 2023 pada 10 Januari, Direktur Utama PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, 36,81 persen dari total pendapatan PSN berasal dari rekening yang menjalankan bisnis terkait proyek pembangunan. Namun ada juga 36,67 persen uang yang tidak terpakai yang masuk ke kantong politisi dan aparatur sipil negara (ASN). Caranya bermacam-macam, ada yang menggunakan rekening pribadi untuk menghemat uang; pembelian harta benda berupa real estate atau harta benda, kendaraan bermotor, batu mulia dan perhiasan; berinvestasi pada barang-barang mewah. Selain itu ada juga masyarakat yang memanfaatkan perusahaan tersebut brankas untuk mengubah sistem keuangan ini.

Tiga hari kemudian, PPATK meralat ucapan Ivan dengan menyebut 36,67 persen uang yang masuk ke rekening politisi dan PNS bukan berasal dari seluruh proyek perencanaan nasional, melainkan hanya satu proyek. PPATK mengatakan proyek yang dimaksud adalah: stasiun pemancar dasar (BTS) 4G dan Kementerian Komunikasi dan Informatika kini tengah diperiksa Kejaksaan Agung. Banyak orang diketahui terlibat korupsi dalam pelayanan sebesar Rp. 28 triliun, seperti penilaian mantan Menteri Komunikasi dan Penyiaran Johnny Plate. Tak lama setelah mengumumkan temuannya, Ivan Yustiavandana menyerang sejumlah rumor negatif di media sosial. Sementara itu, Ivan membantah tudingan negatif tersebut.

Proyek Strategis Nasional atau disebut PSN merupakan rencana strategis pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, khususnya infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2016. Pada tahun 2016, telah diselesaikan 20 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp33,3 triliun. Kemudian pada tahun 2017, terdapat 10 proyek yang selesai dengan nilai investasi Rp 61,3 triliun. Kemudian pada tahun 2018 sebanyak 32 proyek selesai dengan nilai investasi Rp 207,4 triliun. Sejauh ini, dalam kurun waktu 2019-2021, pemerintah telah menyelesaikan 66 rencana nasional senilai Rp414,3 miliar.

Baca Juga  AS melancarkan serangan di Irak dan Suriah, hampir 40 orang dilaporkan tewas

Aparat penegak hukum menyelidiki beberapa operasi karena uang tersebut diduga dicuri dan tidak berguna bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang paling kentara adalah dugaan korupsi stasiun pemancar dasar (BTS) 4G. Setelah mencoret-coret nama politisi dan petinggi lainnya, kasus berlanjut hingga Kejaksaan menetapkan Menteri Johnny Plate sebagai tersangka, hingga divonis 15 tahun penjara.Temuan PPATK, tak ada alasan Pengadilan Negeri tidak mengusutnya. kasus ini dengan menyeret politisi, nama besar lainnya, dan ASN terlibat. Selain kasus BTS dan Kantor, KPK mengusut kasus kereta api PSN jalur Makassar-Parepare, Sulawesi Selatan, dengan nilai proyek Rp 9,28 triliun.

Periklanan

Tak hanya bencana, banyak proyek bernilai triliunan rupiah juga menimbulkan kekacauan karena melanggar HAM dan menimbulkan konflik pertanian. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 106 kasus konflik agraria di wilayah PSN dan non-PSN pada tahun 2023. Lebih dari 1 juta orang menjadi korban. Pelecehan, pengabaian aspek lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perampasan habitat menjadi contoh dalam banyak pembangunan PSN.

Dari segi tujuan, pembangunan PSN sudah tidak layak lagi secara ekonomi. Selama periode 2016-2022, pemerintahan Jokowi mengerjakan 153 proyek dengan anggaran Rp1.040 triliun. Dengan perkembangan pesat tersebut, kenyataannya pertumbuhan ekonomi saat ini tertahan di kisaran 4,2 persen, lebih rendah dari 7 persen yang dijanjikan Jokowi. Alih-alih memberikan manfaat, perencanaan nasional justru menimbulkan kerugian.

Temuan PPATK ini seharusnya menjadi peringatan bagi Jokowi untuk segera meninjau kembali program perencanaan strategis negara. Proyek-proyek yang terbukti hanya berupa lahan kosong, seperti temuan PPATK, merampas hak hidup masyarakat, dan merusak lingkungan harus segera dihentikan. Hancurnya perencanaan nasional bukan main-main: bukan hanya uang negara yang hilang karena penghapusan, namun kerusakan lingkungan juga akan terjadi.

Baca Juga  Masoud Pezeshkian terpilih sebagai presiden Iran



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *