Para ahli berbicara tentang peluang pengadilan banding pemerintahan Prabowo-Gibran.

Uncategorized110 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Tim kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan tim kuasa hukum wakil Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah mengajukan permohonan perselisihan pemilu atau PHPU pemilu presiden ke pengadilan atau MK.

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Md meminta Pilpres atau Pilpres 2024 kerap tak masuk dalam nomor biner Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Prabowo-Gibran diketahui telah mengumumkan pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 20 Maret 2024.

Berdasarkan hasil pemilu KPU, Prabowo-Gibran unggul dengan 58,58 persen suara, disusul Anies-Muhaimin dengan 24,95 persen suara, dan Ganjar-Mahfud 16,45 persen suara.

Baik kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud memperlihatkan proses pengangkatan Gibran sebagai wakil presiden Prabowo yang diduga melanggar hukum dan terbukti melanggar hukum dan etika sebagaimana tertuang dalam keputusan Dewan Kehormatan MK ( MKMK) dirilis. ) dan penyelenggara pemilihan Dewan Kehormatan (DKPP).

Lantas bagaimana peluang kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Md terkait peluang Pilpres 2024 terulang dengan tersingkirnya pasangan Prabowo-Gibran? Bisakah Mahkamah mengabulkan permohonan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud? Ini adalah pernyataan yang diterbitkan oleh para ahli Untuk waktu yang lama.

Analis sosial politik UNJ

Peneliti Politik dan Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, perkara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud bisa dikabulkan jika buktinya bisa meyakinkan hakim dan telah terjadi penipuan atau TSM yang terorganisir, sistematis, dan masif.

“Jika kubu 01 dan 03 mempunyai bukti yang jelas dan benar untuk membuktikan kecurangan yang dilakukan TSM, saya kira keputusan untuk mengecualikan dua tim pemenang bisa saja diajukan ke gugatan,” kata Ubedillah saat dihubungi, Minggu, 24 Maret 2024.

Namun banyak catatan yang diberikan Ubedillah. Menurut dia, sulit untuk mengajukan perkara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud ke pengadilan jika persoalannya soal perolehan suara atau perolehan suara.

Baca Juga  Jokowi Tantang IPB Reformasi Tingkatkan Produksi Beras Hingga 12 Ton Per Hektare: Ini Harus Diluar Pikiran.

Namun, kata dia, jika secara kualitatif perkara mengenai praktik penipuan yang dilakukan TSM, disertai data temuan empiris, positif dan meyakinkan dalam perkara Mahkamah Konstitusi, maka perkara tersebut dapat diterima.

“Meskipun itu mungkin lima puluh lima puluh “Karena apa yang hakim katakan, bisa dikatakan,” ujarnya.

Hal ini juga memberikan bukti bahwa politik bantuan kemanusiaan mengamanatkan anggota dari kedua kubu. Menurut dia, bukti adanya politisasi bantuan kemanusiaan bisa menjadi bukti hak angket DPR. Namun, di Mahkamah Konstitusi untuk kasus TSM, ia mengatakan mungkin tepat untuk menunjukkan bukti keterlibatan sistem kekuasaan presiden dan pemimpin di tingkat daerah dalam proses perencanaan.

Kemudian tunjukkan bukti bahwa segala sesuatunya dilakukan sesuai rencana atau berdasarkan desain (sistem) dan berhasil dimana-mana atau terjadi di lebih dari 50 persen provinsi di Indonesia.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *