OJK Cabut Izin Usaha BPR Wijaya Kusuma, Kenapa?

Uncategorized413 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank lokal atau BPR Wijaya Kusuma. Pembatalan izin usaha BPR di Jalan Cokroaminoto Nomor 45, Jururon, Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, sesuai keputusan yang tertulis Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024. 4 Januari 2024.

“Pada tanggal 18 Juli 2023, OJK telah menetapkan BPR WIjaya Kusuma dan Bank tersebut dalam status restrukturisasi selama 12 bulan karena tidak memenuhi tingkat permodalan dan kualitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan,” kata Direktur OJK Kediri. Bambang Supriyanto dari rilis surat kabar OJK, Kamis 4 Januari 2023.

Pertama OJK menetapkan BPR berada di bawah pengawasan bank dalam Keputusan tanggal 13 Desember 2023. Pemberitahuan ini diberikan dengan pertimbangan OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi BPR untuk melakukan restrukturisasi.

Hal ini sebagaimana telah diubah dalam POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Peninjauan Kembali BPR dan BPRS, sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Review BPR dan BPRS.

Namun pemegang saham BPR tidak bisa menjadikan BPR baik, kata Bambang.

LPS menolak melindungi BPR Wijaya Kusuma

Selain itu, Bambang mengatakan, berdasarkan Perintah Dewan Komisioner Program Penjaminan Simpanan dan Keputusan Bank Nomor 29/ADK3/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Keputusan Bank dan Keputusan Koperasi BPR Wijaya Kusuma, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan bahwa dia tidak akan diselamatkan. LPS juga meminta OJK membatalkan izin usaha BPR.

Periklanan

Menindaklanjuti permintaan LPS, kata Bambang, OJK berdasarkan Pasal 38 POJK mencabut izin usaha BPR Wijaya Kusuma.

“Dengan dicabutnya izin usaha ini, LPS memenuhi kewajiban dan melakukan proses pembatalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Kekuasaan Keuangan. , ” dia berkata.

Baca Juga  5 gangguan kesehatan akibat stres, gangguan pencernaan, dan penyakit jantung

Kendati demikian, Bambang mengatakan secara keseluruhan situasi perbankan di Tanah Air stabil dan profil risikonya aman. Menurut dia, pembatalan izin usaha BPR Wijaya Kusuma merupakan bagian dari pengawasan OJK sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk terus membangun perusahaan bank yang aman, kuat, dan melindungi konsumen.

OJK mengimbau nasabah BPR tetap tenang karena dana masyarakat dan perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai undang-undang, kata Bambang.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *