Nahdliyin Nusantara Tangkap Mubes Desak PBNU Tak Netral di Pilpres 2024

Uncategorized181 Dilihat

Perusahaan Tempo.CO, Jakarta – Jumlah nomor Nahdliyin Nusantara akan dilaporkan kepada Pengurus Besar NU atau PBNU yang terbukti netral secara internal Pilpres 2024. Keluhan ini milik sayasebelum ulang tahun ke 101 (harlah). Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Yogyakarta pada 28-30 Januari 2024.

Mereka akan menggelar Rapat Umum (mubes) pada Minggu, 28 Januari di Yogyakarta yang setiap harinya akan mengkritisi perilaku banyak pengurus NU dan lembaga independen yang mendukung dan mengumpulkan kader untuk salah satu cara presiden.

Pengurus Mubes Nahdliyyin Nusantara TG Hasan Basri Marwah dalam jumpa pers di Yogyakarta Sabtu 27 Januari 2024 mengatakan, “Mubes ini kami adakan untuk mendeklarasikan netralitas NU dan mendorong PBNU kembali berdakwah.”

Dalam pernyataan tersebut hadir Kyai Imam Baihaqi (Direksi Dewan), Zuhdi Abdurrahman (Sekretaris Nahdliyyin Nusantara Mubes), dan Kyai Nur Khaliq Ridwan (Koordinator dan Direktur Mubes).

Hasan Basri mengatakan, belakangan ini situasi di jajaran Jamiyah juga memburuk akibat ketegangan politik jelang Pilpres 2024.

Oleh karena itu, ia mendorong kelompok tersebut untuk melakukan meditasi berdasarkan prinsip-prinsip umum Khittah NU.

“Laporan dan video yang beredar di kalangan NU menunjukkan banyak pengurus NU dan organisasi independen yang terlibat dalam kegiatan dukungan publik terhadap beberapa presiden dan wakil presiden, sehingga meresahkan masyarakat Nahdliyin,” ujarnya. Hal ini, kata Hasan Basri, mendorong Jam’iyah untuk terjun dalam politik praktis.

Padahal, kata Hasan, prinsip dasar ulama bertumpu pada ahlussunah wal jama’ah an-Nahdliyyahmenekankan pentingnya hal tersebut amar ma’ruf nahi ojo.

Sehingga memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip ulama yang harus dijadikan sandaran oleh Ahlusnnah waljamaah, yaitu prinsip-prinsip ulama yang berdasarkan ilmu, kejujuran, rahmat dan pembangunan (riayatul ummah).

Baca Juga  Kajian Populix, Milenial dan Gen Z akan menjadi tumpuan ekonomi digital pada tahun 2024

Periklanan

Landasan politik Ahlussunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah bukan untuk mencari kemenangan dalam kekuasaan, tetapi untuk mendukung etika dan pengelolaan kekuasaan, keadilan dan demokrasi tanpa suap, katanya.

Mubes ini, kata dia, berdasarkan undang-undang yang ditetapkan Kongres NU pada 1999 dan 2002 tentang imam nasbul dan demokrasi. Politik uang.

Dikatakan, pemilihan imam adalah sebuah undang-undang dan harus dibarengi dengan terciptanya masyarakat demokratis. Sedangkan politik uang haram dan penipuan, karena Politik uang itu adalah kebohongan lidaf`il haqq litahshilil.

Hasan mengungkapkan, dalam konteks pemilu sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi, PBNU akan mengambil posisi netral dan mengedepankan politik nasional yang mandiri yang mencerminkan karakter politik Politik yang berbasis Aswaja.

Rais Aam dan anggota PBNU syariah berhak penuh menegur dan memecat pimpinan PBNU yang terlibat kepentingan politik dalam pemilu, ujarnya.

“Posisi Rais Aam dan PBNU syariah juga perlu memberikan kebebasan penuh kepada anggota NU untuk menggunakan hak politiknya dalam setiap pemilu. Daripada menggunakan kata-kata vulgar dan murahan untuk mengarahkan pengurus NU dari PBNU dan cabangnya untuk menggunakan dukungan salah satu presiden dan presiden. , “dia berkata.

Pilihan Redaksi: Ali Masykur Musa Akui Ada Rapat Tertutup PBNU Bahas Dukungan Pilpres 2024



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *