Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Azwar Anas membantah pejabat honorer dicopot dari jabatannya pada bulan ini.

Uncategorized196 Dilihat

Perusahaan Tempo.CO, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menteri yang bertanggung jawab atas tata kelola dan reformasi perusahaan Abdullah Azwar Anas mengatakan tentang kisah penghapusan petugas kehormatan di kantor pemerintah pada bulan November 2023.

Menurut dia, rencana pemerintah untuk mengatur pekerja non-warga negara (ASN) atau biasa disebut tenaga honorer akan selesai pada akhir tahun 2024.

“Setelah UU ASN, akan disusun pejabat honorer paling lambat akhir tahun 2024,” kata Anas melalui pesan singkat, Selasa, 28 November 2023. Ia membantah undang-undang tersebut sudah selesai pada akhir tahun ini. bulan.

Anas mengatakan, kebijakan mengenai petugas honorer bukan dengan memberhentikan, melainkan mengorganisir petugas non-ASN. Ia juga mengatakan tidak akan ada PHK atau pemotongan pendapatan dari kebijakan ini.

“Kami sejak awal sudah menerapkan pedoman berdasarkan instruksi Presiden, yakni tidak boleh terlalu banyak sampah, tidak perlu mengurangi uang, dan tetap mengacu pada undang-undang,” ujarnya. dikatakan.

Pemerintah dan DPR, kata Anas, telah menyepakati berbagai opsi strategis terkait organisasi pegawai honorer. Termasuk klasifikasi pegawai pemerintah yang bekerja paruh waktu dan kontrak paruh waktu (PPPK). Untuk periode PPPK, Anas mengungkapkan restrukturisasi akan dilakukan di beberapa daerah yang masih dalam kajian.

Selain itu, Anas mengatakan, pemerintah terus melakukan pengangkatan pegawai honorer menjadi ASN melalui rekrutmen yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. “Hingga tahun ini sudah dibuka sekitar 570.000 formasi,” kata Anas.

Diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyetujui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada Selasa 31 Oktober 2023. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dicabut.

Dalam aturan ASN terbaru, salah satu poin penting adalah pengaturan tenaga non-ASN atau honorer. Instansi pemerintah juga dilarang menerima atau mengangkat pejabat kehormatan setelah undang-undang tersebut disahkan.

Baca Juga  Kampung Bahari upaya tingkatkan kesejahteraan masyarakat

“Pegawai yang bukan ASN atau sebutan lain akan menyelesaikan pelatihannya paling lambat pada bulan Desember 2024 dan sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai yang bukan ASN tetapi sistemnya selain pengguna ASN,” bunyi artikel tersebut. 66. hukum.

Periklanan

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengungkapkan akan ada lebih banyak pegawai negeri sipil atau ASN yakni ASN. paruh waktu.

Ia mengatakan, pada November 2023 status kehormatan tersebut akan dicabut. Oleh karena itu, dilakukan revisi undang-undang nasional atau UU ASN.

“ASN yang tadinya ada dua bagian yaitu PNS (PNS) dan PPPK (pegawai pemerintah dengan kontrak kerja), kini PPPK terbagi dua, disebut PPPK. waktu penuhada yang namanya PPPK paruh waktukata Guspardi kepada Tempo, Jumat malam, 14 Juli 2023.

Dia menjelaskan, tidak semua petugas honorer akan menjadi PPPK paruh waktu. Menurut Guspardi, petugas honorer juga bisa menjadi PPPK waktu penuh. Hal ini tergantung pada peran dan kemampuan pengguna.

“Misalnya, apa yang penting? layanan pembersihan rutin? “Tidak,” kata Guspardi.

Katanya, PPPK paruh waktu lebih fleksibel untuk pergi ke kantor dan bekerja. Misalnya, katanya, dua atau tiga jam. Jadi, Anda bisa melakukan pekerjaan bebas di luar seperti berbelanja dan lain sebagainya.

Menurut dia, gaji PPPK akan ditetapkan sementara. Sebab gajinya tidak selalu sama dengan ASN.

Namun, dia mengatakan gaji ASN tidak selalu rendah. Tentu saja, kata dia, gajinya juga bisa tinggi. Ia juga mencontohkan para profesional komputer yang bisa lebih produktif saat bekerja di luar ruangan. “Tergantung peran yang dia emban. Ini akan dikaji dan dibahas secara mendalam oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB),” kata politikus PAN itu.

Baca Juga  Humaniora kemarin, risiko perkawinan anak hingga modifikasi cuaca

Pilihan Editor: ASN dilarang berkomentar. Like dan share di Medsos untuk capres dan capres, ini hukumnya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *