Megawati Heran dengan Hukum Indonesia dan Sempat Minta KPK Dibubarkan

Uncategorized180 Dilihat

RedaksiHarian – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri pernah meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Dia menilai bahwa lembaga antirasuah itu tidak efektif.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi , ‘Sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak’, menurut saya enggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng,” kata Megawati di The Tribrata Darmawangsa, Senin, 21 Agustus 2023.

Megawati mengatakan KPK dibentuk pada masa pemerintahannya. Dia juga menyebut hal yang sama untuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan polisi yang dipisah dari ABRI.

ADVERTISEMENT

Alasan KPK lebih baik dibubarkan karena menurut Megawati bahwa korupsi akan tetap ada meski KPK ada. Dia mengatakan penegak hukum tidak menjalankan hukum yang sudah dibuat di Indonesia.

“Kalian pergi lah ke bawah, lihat rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan,” tuturnya.

Megawati mengaku pernah menangani ratusan ribu gugatan kredit macet saat krisis. Akan tetapi, saat itu KPK dikatakannya tidak percaya bahwa kredit macet yang ditangani jumlahnya sebanyak itu dan diduga telah terjadi pemalakan.

“Kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh menangani, setelah itu KPK sudah ada yang saya bikin sendiri. Waktu itu yang KPK ini enggak percaya katanya mana mungkin 300 ribuan kredit macet itu digugat, malak pengusaha-pengusaha ini, kata Megawati .

“Saya kira KPK sini dong buktinya kalau saya malak, ini dunia modern, saya mau menaruh uangnya di mana, emangnya di karung?” katanya lagi.

Megawati juga berbicara soal kasus pembunuhan berencana Eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua Nofriansyah.

Dalam kasus itu, Sambo divonis hukuman mati namun disunat oleh Mahkamah Agung (MA) menjadi penjara seumur hidup.

Baca Juga  Atasi Kekerasan di Sekolah, Kemendikbud: Pemerintah Daerah Bentuk Satgas

“Lalu saya mikir hukum Indonesia itu hukum apa ya? Saya bukan orang hukum tapi saya bisa mikir.

“Sudah dua pengadilan yang tingkat apa itu namanya, pertama hukuman mati, kedua hukuman mati,” ujarnya di sela-sela acara Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan pada Senin, 21 Agustus 2023.

“Masuk ke MA, eh kok pengurangan hukuman. Bagi saya, saya menghormati Mahkamah yang namanya Agung,” kata Megawati .

Megawati bercerita tentang pengalamannya saat Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh.

Menurutnya jatuh banyak korban dari kalangan prajurit. Sementara katanya, tidak ada korban jenderal. Padahal kata Mega, jasa prajurit luar biasa besar.

“Saya sampai mikir begini, anak orang sudah meninggal meskipun ya prajurit, apa karena nilainya karena prajurit?” katanya.

“Kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buah. Saya ngalamin waktu DOM Aceh, saya pergi ke RSPAD melihat siapa korban, setiap hari saya minta yang jadi korban itu siapa aja, enggak ada jenderal yang mati,” ujarnya.***

Post Views: 13

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *