Keputusan DKPP KPU telah melanggar Kode Etik, namun tidak berlaku bagi calon presiden dan wakil presiden.

Uncategorized43 Dilihat

Perusahaan Tempo.CO, Jakarta – Dewan Kehormatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dikenal dengan DKPP memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan beberapa anggota KPU melakukan pelanggaran hukum dengan menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai kursi wakil presiden pada pemilu 2024. Keputusan itu diumumkan dalam sidang DKPP pada Senin, 5 Februari 2024.

“Terbukti para terdakwa melanggar kode etik dan etika penyelenggara pemilu,” kata majelis hakim yang dipimpin Ketua DKPP Heddy Lugito, disiarkan di kanal YouTube DKKP.

Selain Hasyim Asy’ari, anggota KPU yang dinyatakan melanggar kode etik adalah Betty Epsilon Idroos, Mochammad Affifudin, Persadanahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Demas Brian Wicaksono, Iman Munandar B., PH Hariyanto, dan Rumondang Damanik menyampaikan pengaduan dengan nomor perkara yang tercantum kepada Komisioner KPU.

Dalam sidang tersebut, DKPP membenarkan Hasyim dan kawan-kawan telah menerima nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023. Menurut DKPP, hal tersebut dinilai melanggar tata cara penerimaan presiden dan undang-undang. Presiden. Pemohon, sesuai UU KPU Nomor 19 Tahun 2023.

“Yang dilakukan para tergugat dalam mengeluarkan putusan a quo tidak berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2022, yang seharusnya dilakukan para tergugat adalah melakukan perubahan terhadap PKPU pertama, kemudian menerbitkan rincian teknisnya,” kata DKPP.

Pemohon mendalilkan, sebaiknya KPU terlebih dahulu mengubah Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang syarat usia presiden dan wakil presiden pasca putusan Mahkamah Agung (MK) Nomor 90 Tahun 2023. Namun, KPU memberikan petunjuk teknis langsung kepada kelompok pemohon agar mengikuti putusan MK tanpa mengubah PKPU.

DKPP menyatakan praktik tersebut melanggar beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.

Baca Juga  Guru tewas dalam serangan pisau di Sekolah Prancis Utara

Periklanan

Pasal yang dilanggar adalah Pasal 11 huruf a dan c, Pasal 15 huruf c, dan Pasal 19 huruf a. Dalam pasal 11 huruf a dan c disebutkan bahwa dalam menerapkan asas kepastian hukum, penyelenggara pemilu harus berperilaku dan bertindak dalam kegiatan pemilu dalam rangka undang-undang yang secara jelas ditetapkan oleh konstitusi, dan juga undang-undang. bertindak dalam proses penyelenggaraan pemilu, dan menaati tata cara yang ditentukan undang-undang.

Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam melaksanakan standar profesi, Pejabat Pemilihan Umum bersikap dan bertindak: bekerja sesuai kedudukan dan haknya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan keputusan. . mengenai pelaksanaan pemilu.

Sedangkan Pasal 19 menyatakan bahwa dalam menerapkan asas kepentingan umum, penyelenggara pemilu harus berperilaku dan bertindak: a. menyetujui Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan UUD.

Akibatnya, Hasyim Asy’ari mendapat teguran keras terakhir, sedangkan anggota KPU lainnya mendapat hukuman disiplin berat. Anggota KPU yang dilarang antara lain Ulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Persadanahap, Idham Holik, dan Mochammad Affifudin.

“Hukuman disiplin terakhir terhadap Hasyim Asy’ari selaku terdakwa pertama, selaku Presiden dan anggota KPU, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Presiden, kata Ketua DKPP Heddy Lugito.

DKPP memerintahkan KPU melaksanakan keputusan tersebut dalam waktu tujuh hari setelah keputusan dibacakan dan meminta Bawaslu memperhatikan pelaksanaannya.

DKPP.GO.ID
Pilihan Editor:



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *