Kementerian Luar Negeri RI membenarkan adanya dugaan pencurian data terkait teknologi jet tempur KF-21 oleh seorang WNI.

Uncategorized146 Dilihat

Seorang insinyur asal Indonesia sedang diselidiki karena diduga mencuri teknologi terkait jet tempur KF-21 yang saat ini beroperasi. Kantor berita Yonhap melaporkan Administrasi Program Akses Pertahanan (DAPA) Kata insinyur itu dikirim Industri Dirgantara Korea (KAI), dimana ia diduga mencuri data melalui USB mengenai pengembangan KF-21.

“Penelitian bersama yang melibatkan perusahaan-perusahaan penting, termasuk Badan Intelijen Nasional “yang saat ini sedang menyelidiki dugaan pencurian teknologi yang dilakukan oleh WNI,” kata DAPA.

Seseorang yang mengetahui masalah ini mengatakan bukti terfokus pada apakah data yang disimpan di kabel itu terkait dengan program pengembangan KF-21. Tersangka warga negara Indonesia saat ini dilarang meninggalkan Korea Selatan.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan hal tersebut Indonesia saat ini sedang mengumpulkan seluruh informasi mengenai tuduhan tersebut. Kedutaan Besar Indonesia di Seoul telah berbicara dengan pejabat luar negeri Korea dan perusahaan Korea terkait untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini. KBRI Seoul juga telah berbicara langsung dengan insinyur Indonesia tersebut dan memastikan hingga saat ini ia belum ditangkap.

“Staf teknis Indonesia telah terlibat dalam kerjasama ini sejak tahun 2016 dan telah mengetahui prosedur operasional dan aturan yang berlaku. Proyek KF-21 merupakan rencana strategis bagi Indonesia dan Korea Selatan. Kedua negara akan semaksimal mungkin menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam kerja sama ini, kata Lalu Muhamad Iqbal, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jumat, 2 Februari 2024.

Periklanan

Korea Selatan berencana untuk memulai produksi pesawat militer KF-21 tahun ini dengan target pengiriman 120 jet tempur KF-21 pada tahun 2032. Indonesia merupakan negara mitra proyek pengembangan pesawat KF-21, namun menyumbang 20 persen anggaran dari total 8,8 triliun won. (Rp 103 triliun). . Diperkirakan Indonesia telah membayar sekitar 278,3 miliar won (Rp 3,2 triliun) untuk proyek tersebut dan pembayarannya kurang dari 1 triliun won (Rp 11 triliun).

Baca Juga  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Azwar Anas membantah pejabat honorer dicopot dari jabatannya pada bulan ini.

Sumber: koreabizwire.com

Seleksi redaksi: Duta Besar PBB untuk Indonesia Kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat untuk mendukung UKM

Ikuti berita terkini dari Tempo.co Google Berita, klik Di Sini



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *