Perusahaan Tempo.CO, Jakarta – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Selasa 3 Oktober 2023. Zulhas mengatakan akan membicarakan banjir barang impor dan pusat perbelanjaan.
Siang nanti saya rapat dipimpin Presiden (Jokowi) untuk memperhatikan apa yang terjadi sekarang, apa yang sebenarnya terjadi, kata Zulkifli Hasan saat ditemui di Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur, Selasa, 3 Oktober 2023 .
Zulkifli Hasan mengatakan, jika Indonesia ingin menjadi negara industri pada tahun 2040, maka harus menguasai ekspor. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya mengembangkan lingkungan yang mendukung tumbuhnya UMKM. Dengan begitu, akan semakin banyak produk dalam negeri yang bagus untuk diekspor.
“Kami ingin mengekspor mangga tapi sudah 15 tahun Jepang tidak menerimanya,” kata Zulkifli Hasan. Oleh karena itu, dia ingin negara lain berhati-hati dalam menjual produknya di Indonesia.
Ia menegaskan, pemerintah mewajibkan produk yang masuk ke Indonesia harus memenuhi berbagai standar. Di antaranya Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Terutama yang masuk dari perdagangan elektronik atau e-commerce.
Periklanan
Pemerintah mengaturnya melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penyiapan Perizinan Berusaha, Penyiaran, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).
Undang-undang ini melarang penjualan produk impor di pasar dengan harga minimal US$ 100 per unit. Larangan ini berlaku untuk penjualan barang kepada konsumen di Indonesia melalui platform perdagangan elektronik lintas negara.
Pemerintah juga memberikan syarat khusus bagi pembeli asing di pasar lokal. Persyaratan tersebut antara lain memberikan bukti hukum bisnis dari negara asal, kepatuhan terhadap SNI dan halal, label berbahasa Indonesia pada produk dari luar negeri, dan asal produk yang dikirim.
Pilihan Editor: Dituduh Korupsi Impor Gula, Kejaksaan Agung Cari Kantor Kementerian Perdagangan
Quoted From Many Source
