Heru Budi tak mau menanggapi rencana tanpa Pilkada di Jakarta dan gubernurnya ditunjuk oleh presiden.

Uncategorized186 Dilihat

Perusahaan Tempo.CO, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau menanggapi secara khusus rencana pemilihan Gubernur Jakarta yang diangkat Presiden saat tidak lagi menjadi ibu kota negara, sebagaimana tertuang dalam konstitusi di provinsi tersebut terpisah. Jakarta (RUU DKJ).

Heru berharap, meski Jakarta bukan lagi kawasan khusus ibu kota, namun tidak ada perubahan yang lebih baik saat ini. Ia memastikan masa depan Jakarta akan baik karena tidak ada perubahan mengenai definisi Jakarta dalam buku tersebut.

“Sebelum buku baru, Jakarta sudah menjadi pusat perekonomian nasional. Iya, lokasi Jakarta bagus, namanya Jakarta, industrinya sempurna, transportasinya bagus, sistem perekonomiannya bagus. Saya kira dan itu masih bisa menarik investasi dan pertumbuhan ekonomi, mudah-mudahan bagus,” kata Heru Budi dilansir Antara, Selasa, 5 Desember 2023.

Heru memilih tak berkomentar mengenai penafsiran Pasal 10 ayat 2 Bab 4 UUD DKJ yang sering dibicarakan, yakni gubernur dan wakil gubernur bisa diangkat, presiden bisa diangkat dan diberhentikan dengan ‘merencanakan atau mempertimbangkan. pendapat DPRD.

Menurut Heru, RUU DKJ masih dibahas dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Rancangan Undang-Undang Kawasan Khusus Jakarta (RUU DKJ) disetujui menjadi agenda DPR pada Rapat Umum DPR ke-10 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Senayan, Jakarta Pusat.

Periklanan

RUU DKJ terdiri dari 12 bab dan 72 pasal, dengan susunan dan isi yang telah disetujui melalui pertimbangan dan pengesahan dalam sidang legislatif DPR RI.

Dari sembilan seksi yang mengutarakan pendapat minoritasnya, delapan seksi menyetujui dan satu seksi menolak. Catatan tersebut disetujui delapan partai yakni PKB, PPP, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, dan PAN, sedangkan partai yang menolak adalah PKS.

Baca Juga  Kebun Binatang Nasional Amerika Serikat akan menerima dua pasang panda dari Tiongkok

Hal itu tertuang dalam Pasal 10 UU DKJ yang mengatur tentang gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta.

Pasal 10
(1) Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan mengangkat seorang Wakil Gubernur.
(2) Presiden mengangkat Gubernur dan Wakil Gubernur, mengangkat dan memberhentikannya dengan memperhatikan rencana atau pendapat DPRD.
(3) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya dan selanjutnya dipilih kembali dan diberi status yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
(4) Ketentuan mengenai pengangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan peraturan Pemerintah.

Pilihan Redaksi: Mahfud MD Tak Penting Soal Gubernur Jakarta Dilantik Presiden, Bicara Gubernur DIY



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *