GIPI mengimbau pengusaha membayar pajak atas utang lama, dan meminta pemerintah daerah menunggu keputusan pengadilan.

Uncategorized91 Dilihat

Perusahaan Tempo.CO, Jakarta – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) meminta para pelaku usaha hiburan seperti diskotik, karaoke, restoran, bar, dan pemandian uap atau spa agar menghadapi pembayaran pajak hiburan dengan tarif lama. Keluhan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) pada Senin, 12 Februari 2024.

DPP GlPl mengumumkan situasi tersebut, sambil menunggu putusan dan penyidikan perkara di Mahkamah Konstitusi, para pelaku usaha yang membidangi hiburan (diskotik, karaoke, restoran, bar, dan pemandian uap/spa)
membayar pajak hiburan dengan tarif lama,” tulis DPP GIPI yang dipimpin pengusaha Haryadi Sukamdani itu dalam surat edaran resmi (SE), Senin, 12 Februari 2024.

Keputusan ini, menurut GIPI, diambil untuk mempertahankan bisnis di kawasan tersebut. Kenaikan tarif baru yang drastis dinilai akan berdampak negatif terhadap bisnis mereka.

Sebelumnya, GIPI telah mengajukan permohonan pengujian Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Federal dan Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 7 Februari 2024. Pasal ini menetapkan tarif pajak penjualan atas barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan seperti diskotik, karaoke, restoran, bar, dan pemandian uap, dengan tarif berkisar antara 40 hingga 75 persen.

GIPI berharap Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 58 Ayat (2). Mereka berharap tarif PBJT untuk jasa hiburan diskotik dan lain-lain ditetapkan sebesar 0 hingga 10 persen. Mereka menilai Pasal 58 ayat 2 merupakan bentuk diskriminasi perpajakan pada bidang usaha seni dan kerajinan serta hiburan.

Periklanan

Beberapa pemerintah daerah telah memberlakukan tarif pajak baru untuk diskotik hingga 40 persen, antara lain DKI Jakarta dan Badung, Bali. Namun, dasar tarif baru menimbulkan masalah. Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinven), Luhut Binsar Pandjaitan kemudian mengatakan, pemerintah meminta banyak daerah memberikan insentif pajak hiburan meski ada kontroversi kenaikan tarif pajak.

Baca Juga  Keputusan DKPP KPU telah melanggar Kode Etik, namun tidak berlaku bagi calon presiden dan wakil presiden.

Menteri Pariwisata dan Perekonomian Alam (Menparekraf) Sandiaga Uno merekomendasikan agar kepala daerah memberikan insentif fiskal untuk mengurangi beban sebagian pajak hiburan, pada akhir pertengahan Februari 2024. Sandiaga pun meminta pemerintah daerah (Pemda) berhati-hati. dalam menerapkan. tarif pajak hiburan baru, sembari menunggu hasil analisis properti terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan Editor: Dua puluh dua ribu warga Sumut naik kereta api saat libur Imlek, Putri Deli dan Siantar Express jadi yang terlaris.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *