Perusahaan Tempo.CO, Jakarta – Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurnia Syah membahas kritik calon presiden. Ganjar Pranowo kepada Presiden Jokowi sebagai penipu. Pasalnya, menurut dia, hal itu melemahkan kewenangan Ganjar.
Berdasarkan hasil survei IPO pada periode 10-17 November, menurut Dedy, kepemilikan Ganjar hanya 28,7 persen.
“Di beberapa bagian PDIP, misalnya di Jawa Tengah, lalu Provinsi Bali. Ganjar Pranowo tidak berhasil mendapatkan suara PDIP yang cukup,” kata Dedi di awal survei, Senin, 20 November 2023.
Dedy mengingatkan Ganjar untuk berhati-hati dalam memberi isyarat, termasuk saat berbicara, yang dimulai dengan pernyataan atau pujian. Ia mengatakan, perpecahan di bagian Ganjar sudah terlihat, misalnya di Jawa Tengah yang merupakan rumah PDIP. Di sana, kata Dedy, banyak masyarakat yang tidak mendukung Ganjar dan tetap teguh pada Jokowi.
Artinya, Prabowo Subianto memang punya andil di sana, ujarnya.
Menurut Deddy, reaksi Ganjar terhadap pemerintah bisa dijadikan amunisi oleh Jokowi.
Usulan Ganjar untuk meningkatkan dan meningkatkan elektabilitas
Dedy berpesan agar Ganjar Pranowo tetap mempertahankan pengangkatannya. Ia menilai hal itu akan dilakukan jika Ganjar tidak berperan sebagai lawan.
“Jangan mengomentari apapun yang dilakukan pemerintah karena taruhannya terlalu tinggi,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya Ganjar kini ikut bergabung dengannya Mahfud Md yang tak lain merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi. Dedy menggambarkan hal itu memberikan kesan negatif terhadap dirinya.
“Penghargaan ini mengecewakan calon presiden,” ujarnya.
Periklanan
Dedy kembali menegaskan Ganjar akan tetap independen dalam urusan pemerintahan.
“Ganjar memutuskan untuk mengkritik Jokowi, sehingga Jokowi akan mengambil keuntungan dan menggerakkan Prabowo, bukan Ganjar,” ujarnya.
Dedi menilai Ganjar harus membuat rencana sebagai pembelot Jokowi. Misalnya saja sebagai pendukung Jokowi yang ditinggalkan, atau sebagai orang yang menasihati Jokowi namun ditinggalkan.
“Saya kira hal seburuk ini berhasil mendongkrak elektabilitas. Karena sudah terbukti bahwa ini dilakukan oleh Prabowo dan juga dilakukan oleh Jokowi,” ucapnya.
Jokowi vs PDIP
Sebelumnya, Jokowi dan PDIP bentrok saat Mahkamah Konstitusi (MK) membuka pintu Gibran Rakabuming Raka bertarung di Pilpres 2024. Keputusan ini kontroversial karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman merupakan kakak ipar Jokowi sekaligus paman Gibran.
Putra sulung Jokowi baru-baru ini ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai hakim Mahkamah Agung karena Dewan Kehormatan Mahkamah Agung menilai Anwar telah menunjukkan pelanggaran konstitusional yang serius.
Dukungan keluarga Jokowi terhadap Prabowo-Gibran semakin kuat karena Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Kaesang Pangarep, adik bungsu Gibran, juga mendukung duo tersebut. Belakangan, kakak ipar Jokowi yang juga kader PDIP sekaligus Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menyatakan dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Gibran.
Itu membuat politik PDIP marah dan mengkritik Jokowi karena banyak hal, termasuk Ganjar Pranowo. Ganjar menilai saat ini penegakan hukum dan HAM di Indonesia saat ini berada di peringkat 5 dari 10. Hal itu diungkapkan Ganjar sambil berjalan. Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu lalu, 18 November 2023.
Quoted From Many Source
