Film Dirty Vote Laporkan Bawaslu Tak Berani Atur Pelanggaran Kampanye, Rahmat Bagja: Silakan Kritik Saja

Uncategorized114 Dilihat

Perusahaan Tempo.CO, Jakarta – Direktur Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Rahmat Bagja menanggapi film tersebut. Suara kotor tentang laporan kegagalan Bawaslu berdiri teguh dalam melihat kecurangan terhadap salah satu dari dua kandidat ini.

AlhamdulillahMohon kritik kami, proses ini terus berjalan, kami tidak ingin proses ini salah, kata Rahmat di Media Center Bawaslu RI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 11 Februari 2024.

Menurut Rahmat, Bawaslu sudah menjalankan tugasnya, namun ia mengajak masyarakat punya pemikiran lain. Bagja mengaku tak bisa mengontrol opini masyarakat terhadap kerja Bawaslu.

“Silakan saja mengkritisi Bawaslu, tidak ada masalah selama kita menjalankan tugas sesuai hukum,” kata Rahmat.

Bagja mengatakan Bawaslu menghindari berbagai hal yang dapat menimbulkan konflik dan sejenisnya, terutama menjelang masa pemungutan suara. Ia tak ingin masa pemungutan suara terganggu karena hal itu.

Namun hak atas kebebasan berpendapat, berpendapat, apa yang kawan-kawan ungkapkan adalah hak sistem hukum, begitu pula hak dan kewajiban Bawaslu adalah sah dan diatur, kata Rahmat.

Periklanan

Dalam film dokumenter garapan Dandhy Laksono, pakar hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengkritisi cuplikan video Wakil Presiden nomor dua Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri Munas Persatuan Desa di Gelora Bung Karno, Jakarta, November 19. “Bawaslu berani mengeluarkan sanksi disiplin, meski harus ada upaya preventif agar hal serupa tidak terjadi lagi,” kata Feri.

Feri kemudian memperlihatkan kepada penonton Dirty Vote video Gibran membagikan susu saat kampanye di Jakarta. Menurut Feri, Bawaslu tidak berusaha mengatur permasalahan tersebut, malah menyerahkan kendali dan prosesnya kepada Bawaslu DKI Jakarta.

“Tetapi temuan Bawaslu DKI Jakarta, hal ini (Gibran membagikan susu) merupakan pelanggaran terhadap hukum setempat. Seperti kita ketahui, jika ada pelanggaran terhadap hukum setempat, maka pemerintah daerahlah yang menentukan sanksinya, dan ini yang menjadi sanksinya. Gubernur DKI Jakarta,” kata Feri.

Baca Juga  Sering dituduh curang, TKN Prabowo-Gibran mengatakan pemasangan papan Ganjar-Mahfud menggunakan mobil berpelat merah membuktikan dirinya tidak curang.

Tak berhenti sampai disitu, Feri menunjukkan tangkapan layar akun resmi X Kementerian Pertahanan yang mencantumkan tagar PrabowoGibran2024 pada Minggu, 21 Januari. Gunakan kesempatan dan kewenangan lembaga negara,” ujarnya.

Pilihan Editor: Tim Nasional Amin mengatakan film Dirty Vote memberikan pelajaran masyarakat tentang demokrasi untuk kepentingan partai.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *