Direskrimsus Polda Metro Jaya belum mau berkomentar terkait kasus Firli Bahuri

Uncategorized167 Dilihat

Perusahaan Tempo.CO, Jakarta – Ketua komite antikorupsi tidak bekerja Firli Bahuri mengajukan praperadilan terkait pencalonannya sebagai tersangka kasus penggelapan terhadap mantan menteri pertanian tersebut. Syahrul Yasin Limpo. Pengacaranya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023.

Dalam dokumen pengadilan disebutkan, laporan polisi dan proses penyidikan kasus tersebut dilakukan pada hari yang sama, yakni 9 Oktober 2023. Hal tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). , khususnya pada pasal 1 bab 2 KUHAP Jo. Pasal 1 angka 5 KUHP.

Hal ini diyakini bahwa, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak tak mau menjawab. Soal praperadilan, mohon maaf tidak saya jawab di sini. Nanti tanggapannya akan disampaikan oleh Bagian Hukum Polda Metro Jaya saat praperadilan, kata Ade Safri saat disebutkan. Untuk waktu yang lama melalui pesan pada hari Minggu 26 November 2023.

Berdasarkan dokumen, setelah Firli Bahuri dilaporkan ke KPK Dumas pada 9 Oktober 2023, ada surat pengaduan dari Polda Metro Jaya. Contohnya adalah laporan Polda Metro Jaya tentang dugaan Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo. Menurut ketentuan tersebut, seorang petugas polisi membuat laporan polisi jika petugas polisi tersebut segera mengetahui atau menangkap kejadian atau kegiatan yang dilaporkan dengan segera.

Pada hari yang sama saat pengaduan polisi dibuat, yakni pada 9 Oktober 2023, Kapolda Metro Jaya menerbitkan Surat Penyidikan Nomor: SP.Sidik/6715/X/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus tertanggal 09 Oktober 2023. Pengacara Firli dalam dokumen tersebut, sidang praperadilan menolaknya. Tentunya harus dibuat Research Order terlebih dahulu.

Dalam berkas praperadilan tertulis, proses penyidikan harus menjadi dasar bagi Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan, yakni tata cara yang dilakukan penyidik ​​untuk mengidentifikasi dan menemukan kegiatan yang diduga merupakan tindak pidana. . Hal ini untuk mengetahui apakah penyelidikan bisa dilakukan atau tidak. Tentunya sebelum masuk analisis harus terlebih dahulu memasukkan presentasi atau nama kasusnya.

Baca Juga  Audio VAR Real Madrid vs Almeria di La Liga, Federasi Sepak Bola Spanyol melapor ke polisi

Firli dalam gugatannya mengatakan, laporan polisi dan dokumen penyidikan dibuat pada hari yang sama, menunjukkan Pasal 1 Bab 2 KUHP Jo telah dilanggar. Pasal 1 bab 5 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Karena proses penyidikan dilakukan tanpa adanya penyidikan terlebih dahulu, maka hal tersebut ditunjukkan sesuai dengan undang-undang, dan tidak dapat dipungkiri bahwa proses penyidikan tersebut salah karena bertentangan dengan sistem hukum pidana, sehingga ditemukan penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya. menjadi tidak pantas dan inkonstitusional. “Segala tindakan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firli Bahuri tidak mempunyai kewenangan hukum,” tulis surat kabar tersebut.

Karena penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya salah, karena dilakukan melanggar KUHP, maka segala tindakan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firli Bahuri timbul karena beban. melancarkan proses penyidikan ilegal, berujung ilegal, dan masuk dalam penetapan tersangka terhadap Firli Bahuri.

Berikutnya: Deskripsi model Cerita pertanyaan…



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *