Demonstrasi 3 hari menentang kecurangan pemilu di DPR dan KPU, Pemerintah diminta bersikap manusiawi terhadap para pengunjuk rasa.

Uncategorized114 Dilihat

Perusahaan Tempo.CO, Jakarta – Pengamat politik sekaligus Direktur Riset Pemilu Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara meminta pemerintah bersikap manusiawi terhadap kelompok yang akan menggelar aksi unjuk rasa mempertanyakan hasil pemilu.Pemilihan) 2024.

Saat dihubungi, ia mengatakan, “Misalnya posisi pemerintah tidak bersikap oposisi, tetap akan memberikan perlindungan.” Di tengah-tengahSenin, 18 Maret 2024.

Menurut Igor, sekelompok masyarakat turun ke jalan untuk menolak hasil pemilu nasional (Pemilu) 2024 yang bisa saja terjadi. Namun, untuk menghindari konflik antara masyarakat dan polisi seperti yang terjadi pada Pemilu 2019, Igor berharap para pendemo tidak membuat kerusuhan.

“Masyarakat akan menyikapi hasil rekapitulasi secara tertib, bukan anarkis. Karena tindakan anarkis tentu akan direspon sistem keamanan,” ujarnya.

Igor mendorong pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi, bisa menggugat melalui jalur hukum seperti Mahkamah Konstitusi (MK).

“Misalnya sengketa perolehan suara harus ke Mahkamah Konstitusi, lalu kalau pelanggarannya ke Bawaslu dan etik serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan timnya telah mengidentifikasi sekelompok orang yang akan turun ke jalan untuk memprotes hasil pemilu.

Suasana ini diharapkan akan muncul dalam proses ini bahkan setelah hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) diumumkan.

“Saya nyatakan jumlahnya masih kecil, bahkan kecil dan menengah,” ujarnya saat ditemui di Kantor Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Maret 2024.

Periklanan

Laporan tersebut didapat Hadi saat menghubungi Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Hadi tidak merinci kelompok yang dibicarakannya. Yang dia lakukan hanyalah menjaga timnya dengan memperkecil ukuran ombak.

“Kami terus bersama Polri dan TNI dan berharap bisa mencegah keamanan menjadi lebih buruk,” ujarnya.

Baca Juga  Erick Thohir mengungkap tantangan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026

Sementara itu, sekelompok masyarakat dikabarkan menggelar aksi demonstrasi pada Senin-Rabu, 18-20 Maret 2024, di depan Kantor Pemilihan Umum (KPU) RI dan di depan DPR/MPR. Mereka menampik tudingan kecurangan pada pemilu 2024.

Dalam surat-surat yang beredar di media sosial, nomor berbeda menjadi alasan tampilan tersebut. Dimulai dari Ketua Umum PP Muhammadiyah yang pertama, Din Syamsudin; kepada mantan Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Soenarko.

Soenarko menyetujui rencana aksi unjuk rasa di depan kantor KPU RI pada Senin. Insya Allah saya akan ikut rakyat. Sesuai situasi saat ini. Rakyat dan saya sendiri termasuk penguasa berbuat curang dalam pemilu kali ini, ujarnya saat dihubungi Tempo, Minggu, 17 Maret 2024.

Pilihan Redaksi: DPD Golkar Bantah Dukung Bahlil Jadi Presiden: Hanya Rumor



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *