Alasan Prabowo dicopot dari TNI, kini Jokowi memberinya gelar kehormatan jenderal TNI.

Uncategorized214 Dilihat

Perusahaan Tempo.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberinya promosi khusus Jenderal TNI yang saya hormati kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan calon presiden nomor urut 2.

Banyak anggota yang menentang penamaan tersebut karena mantan Panglima Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat (Pangkostrad) itu dinilai memiliki riwayat buruk dalam dinas militer hingga melibatkan pelanggaran HAM.

Prabowo pensiun dini pada tahun 1998 saat ia berpangkat letnan jenderal. Kariernya sebagai PNS berakhir setelah 24 tahun mengabdi sebagai prajurit di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), kini TNI. Di usianya yang saat itu menginjak 47 tahun, Prabowo terpaksa pensiun setelah mendapat surat keterangan dari Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP.

Menantu presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, dinyatakan bersalah atas banyak kejahatan dan kejahatan, termasuk penculikan banyak aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998. Menurut undang-undang, Prabowo adalah kasusnya. dia akan diberhentikan dari dinas militer.

Kejahatan yang dilakukan Prabowo yang banyak diungkap detailnya adalah ulah Satgas Mawar atau Tim Mawar yang menculik aktivis pro demokrasi. Dikatakan bahwa Majalah Tempo Dewan Kehormatan Perwira (DKP) edisi pertengahan Juni 2014 menyatakan Prabowo bersalah pada 21 Agustus 1998. Terungkap, ia memerintahkan pimpinan Grup 4/Sandi Yudha Kopassus dan anggota Satgas Mawar dan Satgas Merpati. “merampas kebebasan orang lain”.

Saat diperiksa, anak buah Prabowo menilai penculikan itu adalah ulah pemerintah. Pasalnya, kata Prabowo, “dilaporkan kepada pimpinan” dan “atas perintah pimpinan”. Meski pekerjaan ini tidak pernah dilaporkan kepada pihak berwajib. Prabowo baru melaporkan proyek tersebut kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia (ABRI) pada bulan April 1998.

Berdasarkan informasi yang dihimpun DKP, laporan tersebut disampaikan Prabowo atas dorongan Kepala Badan Intelijen ABRI. DKP juga menyebut Prabowo melampaui kewenangannya dengan berupaya mengendalikan stabilitas negara. Operasi tersebut dilakukan berulang kali di Aceh, Irian Jaya – sekarang Papua, dan pengamanan presiden di Vancouver, Kanada, melalui Kopassus. Prabowo juga dianggap bersalah karena bepergian ke luar negeri tanpa izin Panglima TNI atau Panglima ABRI.

Baca Juga  Polandia akan kerahkan 10.000 tentara ke perbatasan dengan Belarus

Dari banyaknya tindakan yang dilakukan Prabowo, DKP menilai Prabowo mengabaikan sistem operasional, kepemimpinan, dan pelatihan di bidang militer. Prabowo juga dinilai belum mengembangkan etika profesional dan tanggung jawab. DKP juga menyebut Prabowo melakukan tindak pidana berupa pemberontakan. Kejahatan lainnya termasuk perampasan kebebasan dan penculikan.

dikatakan Majalah Tempo, DKP yang mengadili Prabowo saat itu berjumlah tujuh perwira TNI. Mereka adalah Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo, Letjen Fachrul Razi, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar, Letjen Arie J. Kumaat, dan Letjen Djamari Chaniago. Surat keputusan DKP diterbitkan pada 21 Agustus 1998.

Agum Gumelar saat diwawancarai Tempo sepekan pasca putusan mengatakan, Prabowo mengaku salah mengusut undang-undang tersebut. Agum juga menjelaskan, belum ada perintah dari Presiden maupun Panglima ABRI terkait pengamanan. Prabowo mengaku kepada Tempo pada Oktober 2014 bahwa ia “hanya” mempertahankan sembilan pekerja yang masih hidup. Ia mengatakan, ada banyak kelompok yang bisa dilibatkan.

Periklanan

“Saya hanyalah salah satu dari dua belas komandan,” katanya. “Berapa bagianku, ini aku. Aku tidak akan kemana-mana, aku di sini.”

Menurut Fachrul Razi, tidak ada perdebatan di DKP. Semua sepakat bahwa direkomendasikan agar Prabowo diberhentikan dari dinas militer. Panglima ABRI Wiranto mendukung rekomendasi tersebut. Namun pemberhentian ini harus melalui keputusan presiden. Keluarlah Surat Keputusan Residen Nomor 62 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa Prabowo diberhentikan “dengan hormat”, berbeda dengan rekomendasi DKP.

Isu penculikan aktivis prodemokrasi tahun 1998 yang dilakukan Tim Mawar muncul pada tahun 2014 saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Koran Tempo Publikasi Sabtu, 5 Juli 2014 memberitakan, lima mantan politisi Demokrat yang juga menjadi korban kasus penculikan tahun 1998 telah menulis surat terbuka kepada Joko Widodo atau Jokowi-Jusuf Kalla yang saat itu menjadi musuh Prabowo. Mereka menuntut agar masalah penculikan diselesaikan dan pelaku penghilangan paksa ditemukan jika ia terpilih.

Baca Juga  Saat Elaelo menjadi perbincangan, masyarakat diingatkan akan bahayanya mengaksesnya

Raharja Waluya Jati, mantan calon, saat membacakan surat terbuka di Hotel Cemara, Jakarta Pusat, mengatakan, “Kami menaruh harapan di hati kalian berdua, karena kalian adalah jalan keluar dari penantian panjang penyelesaian masalah.

Selain Raharja, Faisol Riza, Mugiyanto, Nezar Patria, dan Aan Rusdianto turut menandatangani. Menurut Faisol Riza, surat terbuka tersebut juga merupakan bentuk dukungan mereka terhadap kedua partai aliansi PDI Perjuangan tersebut. “Kami tidak bisa menyerahkan keputusan ini kepada salah satu penculik yang juga merupakan calon presiden,” kata Faisol, yang menolak menyebutkan nama calon presiden tersebut dalam sebuah wawancara.

Salah satu mantan calon tahun 1998 yang juga diculik, Pius Lustrilanang, justru membela Prabowo. Kader Gerindra itu mengatakan ketua umum partainya pernah dituduh melakukan penculikan pada tahun 1998. Ia menampik anggapan bahwa jika Prabowo terpilih maka investigasi pelanggaran HAM akan diremehkan. “Prabowo berkepentingan mengusut tuntas pelanggaran HAM,” kata Pius.

HENDRIK KHOIRUL MUHID I MUHAMMAD MUHYIDDIN | ROSARIAN FRANCISCO | RICKY FERDIANTO | Buletin Tempo | MAJALAH TEMPO

Pilihan Redaksi: Jokowi Anugerahi Prabowo Pangkat Jenderal Kehormatan TNI, Siapa yang Mencalonkannya?



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *